InfoJadi - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana mengungkapkan gangguan periode 2012-2017 terhadap pemerintah di Jakarta.
Itu akan menyampaikan dalam Rapat musyawarah antara tim menyinkronkan 2018-2022 RPJMD Anies-dia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Aku akan senang untuk memberikan pendapat agar pemerintah berikutnya antara eksekutif dan legislatif lagi gagal untuk membangun komunikasi bisbol. Jika gagal, dampak kebijakan yang bertentangan dengan peraturan. Pengalaman ini, karena dulu ada salah tafsir, "kata Lulung di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (2/6/2017).
Lulung menyinggung keberadaan diskresi yang sering dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja purnama. Lulung memberikan contoh reserved kontribusi tambahan 15 persen di raperda terkait reklamasi, sebelumnya dikenal sebagai diskresi Gubernur.
Dia berharap yang sama tidak terjadi lagi dalam pemerintahan Jemaat-ia adalah. Lulung juga secara singkat menyinggung masalah pembangunan terpadu anak-ramah ruang publik (RPTRA).
Lulung khawatir RPTRA kemudian bahkan kelebihan daerah perbelanjaan. Selain itu, dengan pengecualian pendapat wajar (WDP) yang terus menerus menerima Pemerintah Provinsi DKI juga harus menjadi perhatian. Lulung mengatakan, itu semua bisa menjadi bom waktu yang merugikan Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA.
"Setiap program tidak jadi program pencitraan. Karena biasanya ada diskriminasinya korban. Untungnya saya benar jadi korban diskriminasi kemarin, "kata Lulung.
Kemarin kami gagal untuk membangun komunikasi. Menggunakan Kalijodo (ditertibkan) sekali pakai tentara, Kampung Aquarium. Sampai ada seorang Walikota yang mengundurkan diri. Ini tidak boleh terjadi lagi, "kata Lulung.
Sumber : Kompas.com || PojokQQ.com || JadiQQ.com