Infojadi - Menko Polhukam Wiranto mengatakan untuk membubarkan organisasi massa (ormas) anti-Pancasila membutuhkan anggaran Rp 5 miliar. Anggaran itu merupakan kalkulasi apabila nantinya pemerintah telah memetakan ormas mana saja yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Untuk sosialisasinya, rapat-rapat, perjalanan dinasnya. Kita bukan membiayai ormasnya, tetapi pembubaran-pembubaran itu," katanya usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (8/6).
Menurut Wiranto, pihaknya telah memetakan mana saja ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Namun dia tidak mengungkapkan jumlah pasti ormas tersebut.
Dia mengatakan ormas di tanah air yang berjumlah ratusan ribu terus didata kegiatannya oleh pemerintah. Apabila, terbukti bertentangan dengan Pancasila maka, pemerintah akan mengambil langkah hukum untuk mengusulkan pembubaran.
"Pasti ada. Ratusan ribu itu kita harus cari data, fakta di lapangan yang nyata-nyata sudah bisa kita pastikan sudah bertentangan dengan Pancasila," kata Dewan Pembina Partai Hanura ini.
Dalam rapat dengan Banggar DPR, Wiranto mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 60 miliar dalam alokasi tahun anggaran 2018.
Pemerintah melalui Menko Polhukam sampai saat ini baru menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas anti-Pancasila.