InfoJadi - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti jumlah dan jenis calon kepala daerah yang bertarung di tiap-tiap pilkada yang naik-turun. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, naik-turunnya jumlah calon di pilkada berkaitan langsung dengan biaya politik yang mahal alias tinggi.
"Itu juga yang kita hitung kontribusi riil politik biaya tinggi. Tidak lepas naiknya calon tunggal, turunnya calon perseorangan, jumlah calon semakin sedikit," ujar Titi dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakpus, Sabtu (13/1/2018).
Titi membeberkan data-data pemilihan kepala daerah dari tahun 2015, 2017, hingga 2018. Di tahun 2017, ada 101 daerah yang melaksanakan pilkada sedangkan di tahun 2018 ada 171 daerah.
Baca juga: Polisi dan Gakkumdu Waspadai Politik Uang di Pilkada Serentak
Menurut data yang dihimpun Perludem, tahun 2017, total pasangan calon sebanyak 337 pasang. Sementara di tahun ini jumlahnya 573.
"Sehingga kalau kita bandingkan indeksnya, 2017, 1 banding 3,4. Jadi ada perbandingannya. Satu daerah 3 calon rata-rata. Tahun 2018 sama, 1 banding 3,35. Secara jumlah calon sebenarnya stabil," sebut Titi.
Jangan Lupa Baca Juga : Gubernur Banten: Yang Paling Banyak di Neraka Itu Pegawai Negeri
Untuk calon tunggal yang mengikuti Pilkada 2018, dilihat dari sisi jumlah, Titi menyebut ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun ini total calon tunggal di pilkada sebanyak 13 dari 171 daerah. Sedangkan tahun 2015 hanya 3 dari 269 daerah dan 9 calon dari 101 daerah di Pilkada 2017.
"Tapi kalau dari persentase dengan daerah yang pilkada, ada penurunan. 2015 itu 1,12 persen calon tunggal, 2017 8,91 persen, 2018 itu 7,60 persen, angkanya 13. Kalau persentasenya kalau dari jumlah daerahnya, dia turun," sebutnya.
Baca juga: Banyak Paslon Tunggal, KPU Beri Tambahan Waktu 3 Hari untuk Daftar
Dilanjutkan Titi, calon perseorangan di Pilkada 2018 juga mengalami penurunan. Hanya 130 paslon perseorangan dari 573 total paslon. Di 2017, jika dipersenkan, 90 paslon perseorangan dari 337 jelas jauh lebih banyak dibanding tahun ini.
"Kalau dikaitkan dengan tema kita, ternyata implikasi politik biaya tinggi berimplikasi pertama pragmatisme. Daripada biaya tinggi, petahana atau kerabat petahana elektabilitasnya bagus, maka ketika keterpilihannya baik daripada keluar biaya capek energi ya sudah, dukung saja calon tunggal," tutur Titi.
"Pragmatisme tidak diikuti oleh langsung kalah sebelum berperang dengan mengusung catunggal. Dia berusaha kemudian membangun kompromi politik bergabung partai lain dengan sejumlah tawaran, kamu mau kasih uang berapa. Seperti kasus La Nyalla tadi," imbuh Titi.
Sumber : Detik.com || PojokQQ || JadiQQ